REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP mengajukan 24 rekomendasi politik kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. PDIP mengusulkan agar Jokowi menunjuk sosok yang memiliki ideologi kerakyatan dalam jajaran kabinetnya.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar mengatakan yang dimaksud kerakyatan di sini bukan berarti sosok nasionalis yang antiasing. Sebaliknya, ini sosok nasionalis yang terbuka terhadap pihak asing selama menguntungkan kedua belah pihak.
"Put your people first and customer comes second, artinya apabila kita fokus dalam menyejahterakan rakyat kita sendiri maka akan banyak investor yang datang," kata Muslimin di Jakarta, Selasa (23/9).
Dalam konteks mencari menteri, kata dia, ini berarti para menteri harus benar-benar mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyat Indonesia saat ini. Rakyat ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya masing-masing.
Menurut Muslimin, calon menteri harus benar-benar di-fit and proper wawasan kebangsaan dan komitmennnya untuk memajukan bangsanya. Juga, mereka harus meletakkan kebutuhan masyarakatnya pada prioritas utama di atas kepentingan yang lain.
Hal ini, jelas dia, sejalan dengan upaya mencapai pertumbuhan perekonomian Indonesia 6,5 persen pada 2018. Untuk tingkat inflasi diharapkan menurun sesuai target jangka menengah dan defisit transaksi berjalan yang lebih sehat.
"Namun, prognosa ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang saat ini masih menyelimuti perekonomian domestik," kata Muslimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika