REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memberi dana bantuan sebesar Rp 100 miliar ke wilayah-wilayah penyangga. Dana bantuan tersebut ditujukan memaksimalkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai, peningkatan dana bantuan untuk wilayah-wilayah penyangga itu akan berdampak sangat baik. Menurut mereka, permasalahan utama di Ibu Kota seperti kemacetan dapat tertangani dengan pembangunan transportasi massal di daerah-daerah penyangga.

"Peningkatan dana bantuan ke wilayah-wilayah penyangga diharapkan semakin mendorong mereka memiliki transportasi massal yang terintegrasi dengan Ibu Kota," ujar ketua DTKJ, Edi Nursalam, Rabu (24/9).

Ia menambahkan, setidaknya 60 persen pengguna kendaraan pribadi di Kota Jakarta berasal dari wilayah-wilayah satelit. Kebanyakan, warga di daerah tersebut memilih menaiki kendaraan pribadi karena akses angkutan umum yang sulit.

Edi mencontohkan seperti yang terjadi di Tangerang. Ia menilai stasiun kereta api di wilayah tersebut cenderung jauh dan sepi dari fasilitas angkutan umum dalam kota. Tidak hanya jauh dan sepi, fasilitas parkir bagi warga yang ingin menggunakan kereta dan menitipkan motor di stasiun juga masih kurang.

"Angkutan umum di wilayah penyangga harus lengkap dan menjangkau pemukiman-pemukiman. Fasilitas parkir di stasiun atau terminal juga harus diperhatikan ," ujar Edi menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika