REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul meminta PDIP tidak mempersoalkan aksi meninggalkan sidang (walkout) yang dilakukan partainya jelang pengambilan keputusan tingkat II RUU Pilkada. Menurut Ruhut, aksi walkout juga kerap dilakukan PDIP saat menolak kebijakan pemerintah dalam pengesahan RUU.

"Dulu selama kami berkuasa mereka juga akting terus. Sekarang rasain lo. Iya dong," kata Ruhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jum'at (26/9). Ruhut mengatakan aksi walkout Demokrat dipicu 10 syarat yang mereka ajukan untuk pilkada langsung tidak dipenuhi.

Padahal 10 syarat inilah yang diyakini Demokrat bakal mencegah ekses negatif pilkada langsung. Menurutnya Demokrat tidak mau ambil resiko dengan ikut voting opsi pilkada tidak langsung dan pilkada langsung. "Masak kami mau ikut bikin salah," ujarnya.

Ruhut percaya rakyat mendukung walkout Fraksi Demokrat. Menurutnya rakyat sudah cerdas dan mengerti bahwa pemerintahan SBY lah yang berjasa menghasilkan pilkada langsung. "Rakyat beranggapan makin cinta aja nih dengan Demokrat. Sekarang gini, era bupati langsung era siapa? Era SBY kan," katanya.

Fraksi Demokrat melakukan walkout lantaran 10 syarat yang mereka ajukan untuk pilkada langsung tidak disepakati secara musyawarah mufakat oleh sembilan fraksi di DPR. Padahal 10 syarat itu sudah siap didukung Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Gara-gara walkout Demokrat, PDIP gagal memperjuangkan pilkada langsung dalam RUU Pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika