REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Transparency International Indonesia (TII) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperkuat partisipasi dan dialog dengan publik seperti dengan elemen organisasi masyarakat sipil dalam menentukan kebijakan yang bakal diterapkan.

"Pemerintahan Jokowi harus memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga seluruh program pemerintahannya mendapat dukungan dari warga," kata Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Seanong, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan Jokowi adalah memanfaatkan keanggotaan dan kepeloporan Indonesia dalam inisiatif tata kelola pemerintah terbuka.

Ia mengingatkan bahwa terpilihnya Jokowi merupakan hasil dari partisipasi masyarakat yang cukup kuat dalam Pemilihan Presiden 2014.