REPUBLIKA.CO.ID,KINSASHA--Ribuan rakyat Republik Demokratik Kongo (DRC)mendesak Presiden Joseph Kabila menghormati konstitusi negaranya dan mundur saat masa jabatan keduanya berakhir tahun 2016.

"Kami tidak menginginkan lagi Tuan Kabila. Rakyat capek." kata Bruno Mavungi, sekjen oposisi Partai Uni bagi Demokrasi dan Kemajuan Sosial (UPDS) pada Reuters, Sabtu (27/9).

Unjuk rasa di Kinshasa berlangsung damai tetapi para pemrotes di Goma, kota terbesar di wilayah timur, dibubarkan pihak berwenang dengan tembakan gas air mata. Massa menyerukan bahwa Kabila berniat mengubah konstitusi agar ia bisa ikut kembali dalam pemilihan presiden.

Ia memimpin negara tahun 2006 dan terpilih kembali tahun 2011. Muncul dugaan, Kabila menghimpun kekuatan yang tidak sah untuk memenangkan pemilu kembali.

"Rakyat Kongo mengatakan,  tidak seorang pun dapat melanggar konstitusi," kata Mavungi.

Kabila awal pekan ini dalam pidatonya di forum Majelis Umum PBB di New York mengatakan, ia akan tetap mengikuti agenda pemilu di negaranya. Awal bulan ini, Kabila merombak pucuk pimpinan militernya. Satu tindakan yang menurut para pengamat sebagai cara menempatkan para pendukungnya pada posisi-posisi penting.

"Dengan mempromosikan beberapa orang-orang kepercayaan dan menyingkirkan orang-orang yang mengganggu, Kabila menempatkan eselon elit dari pasukan keamanan yang mendukungnya untuk menghadapi proses perubahan konstitusi," kata pengamat Afrika di kelompok Control Risks Christoph Wile.

Ikuti Whatsapp Channel Republika