REPUBLIKA.CO.ID,BARCELONA--Presiden Catalonia Artur Mas pada Sabtu (27/9) secara resmi menyerukan referendum untuk memutuskan apakah kawasan terkaya di Spanyol itu akan merdeka.

Segera setelah Mas menetapkan pemungutan suara pada 9 November, pemerintah Spanyol menyatakan referendum itu tidak akan diizinkan berlangsung.

“Referendum ini tidak akan terjadi karena tidak konstitusional. Kami sangat menyayangkan langkah presiden itu dan kami pikir ini suatu kesalahan. Ini akan menyebabkan masyarakat Catalonia terbelah dan menjauhkan mereka dari Eropa,” kata Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria pada Reuters.

Pemerintah segera memulai proses pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi, yang diperkirakan akan membatalkan dekrit yang Mas tandatangani. Gerakan kemerdekaan di Catalonia ini telah mengumpulkan kekuatan dalam beberapa tahun terakhir.

Didorong oleh referendum di Skotlandia awal bulan ini, 1,8 juta orang berunjuk rasa di Barcelona pada 11 September untuk diizinkan mengadakan pemungutan suara.

"Catalonia ingin menyampaikan dirinya, ingin didengar dan ingin mengadakan pemungutan suara," kata Mas setelah ia menandatangani dekrit itu yang menyerukan referendum dalam suatu upacara di Generalitat Palace di Barcelona.

Mas telah berjanji mempersilakan rakyat Catalonia memberikan suara, tetapi juga telah berjanji untuk menghormati hukum Spanyol.

Catalonia merupakan kawasan yang menjadi tulang punggung ekonomi Spanyol, walaupun menderita akibat kejatuhan harga properti dan krisis akibat gejolak finansial global 2008-2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika