REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Terpilih Joko Widodo yang bakal memimpin pemerintahan mendatang diharapkan dapat pula memimpin Republik Indonesia menuju Negara Maritim yang berdaulat sepenuhnya dengan lebih memperhatikan aspek kelautan nasional.
"Kita meminta Presiden dan Wakil Presiden Terpilih memimpin bangsa dan negara ini menuju Negara Maritim yang mampu memanfaatkan, mengelola, menguasai dan menegakkan kedaulatan di laut kita,"
kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung, Minggu.
Menurut Saut, arah kebijakan Pemerintahan yang baru 2014-2019 sudah jelas yaitu akan mengubah paradigma pembangunan berorientasi ke laut tanpa meninggalkan pembangunan di daratan.
Hal itu, ujar dia, antara lain karena kontribusi pembangunan di daratan selama ini sanqatlah besar dan peran ini terus akan dioptimalkan ke depan.
"Memenuhi kebutuhan pembangunan ke depan sangat sulit hanya bertumpu pada peran pembangunan di daratan. Kodrat kita sebagai Negara Kepulauan merupakan potensi ekonomi yang luar biasa demikian juqa potensi bidang kehidupan lainnya," katanya.
Ia memaparkan, Indonesia yang terdiri atas 30 persen daratan dan 70 persen lautan dengan posisi geografis di antara dua benua serta dua samudera merupakan berkah sekaligus modal pembangunan yang besar.
Tantangan utama, menurut dia, adalah bagaimana memberikan masukan terbaik agar program yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional ke depan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
"Laut kita bukanlah laut yanq masih perawan tetapi sudah dimanfaatkan selama ini. Terdapat 24 undang-undang yang mengatur kelautan dan kewenangan menqatur dan mengelola sudah dibaqi habis ke beberapa kementerian," katanya.
Padahal, tegas Saut, pembangunan kelautan bersifat multidimensi yang memerlukan pendekatan multisektoral dan banyak pula terdapat beragam pemangku kepentingan di dalamnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika