REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Palestina Mahmud Abbas akan mengajukan jadwal pembentukan negara Palestina ke Dewan Keamanan PBB pada pekan ini. Pengajuan pembentukan negara Palestina ini berdasarkan kesepakatan perbatasan 1967.

Dilansir dari Alarabiya, proposal ini juga mencakup desakkan mengakhiri pendudukan Israel di Palestina. "Proposal ini akan diajukan karena kami ingin mempertegas bahwa status quo tak dapat berlanjut dan kami juga tidak dapat bergantung pada pemerintahan Israel," kata seorang pejabat Palestina.

Menurut keterangan dari juru bicara Palestina, Abu Rudeinah, Palestina telah mendapatkan dukungan dari seluruh negara Arab. Lanjutnya, seluruh negara yang telah mendukung Palestina dua tahun yang lalu dalam resolusi Majelis Umum saat memberikan status negara pengamat non-anggota terhadap Palestina akan kembali memberikan dukungannya pada tahun ini. Sejumlah negara lainnya pun juga akan memberikan dukungan.

Meskipun begitu, tambahnya, resolusi ini tidak akan diserahkan hingga dilakukannya pembicaraan final dengan negara-negara Arab dan negara-negara anggota, termasuk AS. Selain itu, pemeritah Palestina juga akan menggelar pertemuan kabinet di Gaza setelah hari raya Idul Adha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika