REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mempersoalkan pilkada melalui DPRD, tetapi tidak pernah mempersoalkan penunjukkan wali kota di DKI Jakarta yang juga hanya ditunjuk.

"Di DKI Jakarta, wali kota juga tidak pernah dipilih secara langsung, tapi melalui penunjukkan. Kenapa di DKI Jakarta (pemilihannya) tidak dipersoalkan oleh LSM-LSM?" kata Hidayat kepada Republika Online (ROL), Ahad (28/9).

Tidak hanya di DKI Jakarta saja, lanjut Hidayat, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak pernah dilakukan pemilihan langsung untuk Gubernur DIY. "Itu artinya setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri," kata Hidayat.

Hidayat menolak jika disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap melanggar UUD. Menurutnya, pemilihan secara langsung hanya dilakukan untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD. Sementara pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan pendekatan yang tidak melanggar UUD 1945.

"Jadi bukan karena (kepala daerah) tidak dipilih langsung berarti sebuah kemunduran. Berarti mereka tidak benar dalam membaca konstitusi," ungkap dia. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan sesuai UUD dan dikonstitusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika