REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, ada gelagat tidak baik dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kurang melibatkan partisipasi publik secara terbuka.
"Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan keinginannya mengembalikan jati diri bangsa Indonesia dalam pemerintahan. Yakni dengan kembali melaksanakan ajaran Trisakti apabila terpilih menjadi Presiden RI," kata Karyono di Jakarta, Minggu.
Namun faktanya, lanjut dia, praktik kebijakan itu justru banyak bertentangan dengan roh Trisakti.
"Saya kira aspirasi rakyat diserap oleh Jokowi sehingga beberapa kali dia mengatakan, kita harus kembali ke jati diri dan ingin melaksanakan ajaran Trisakti apabila ia terpilih," kata Karyono.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai, komposisi Kementerian kabinet Jokowi ?untuk memangkas keterlibatan para relawan.
Dalam pengumuman arsitektur kabinet pemerintahan Jokowi-JK, komposisi 18 kementerian untuk profesional murni dan 16 dari profesional.
"Artinya, Jokowi lebih enjoy kepada elit partai setelah komposisi diumumkan. Itu artinya 'goodbye' kepada relawan," kata Uchok.
Uchok menuturkan, sejauh ini yang mendapatkan tempat dalam lingkaran kekuasaan Jokowi-JK bukanlah relawan, melainkan para pengusaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika