REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan pentingnya sidang itsbat dalam menentukan awal bulan. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam memberi kepastian terkait awal puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Oman Fathurohman mengatakan, sidang itsbat sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, kata dia, Muhammadiyah memandang bahwa penetapan awal bulan merupakan ranahnya umat.
“Masing-masing umat harus diberi keleluasaan untuk menetapkan sesuai kaidah yang diyakininya,” katanya kepada Republika Online (ROL), Senin (29/9).
Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah tidak bisa memaksakan kepada siapapun untuk mengikuti kriterianya. Hal ini sebagai bentuk jaminan pemerintah untuk memberi kebebasan dalam menjalankan apa yang diyakini oleh setiap umat beragama.
Muhammadiyah, kata dia, dalam hal ini punya kriteria tersendiri terkait penetapan bulan baru.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan ini. Yang terpenting adalah saling bertoleransi. “Yang penting kita harus tetap menjaga persaudaraan di tengah perbedaan ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, perbedaan Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah kembali terjadi. Pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah 1435 jatuh pada hari Jumat (26/9) melalui metoden hisab dan rukyat. Atau dengan kata lain, Idul Adha 1435 Hijriyah bertepatan pada hari Ahad (5/10).
PP Muhammadiyah telah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa Idul Adha 1435 Hijriyah jatuh pada Sabtu (4/10). Penetapan itu dilakukan setelah dilakukan dengan menggunakan metode hisab. Dimana bulan baru atau tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis (25/9) karena bulan ketinggiannya sudah lebih dari 0 derajad.
