REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih, Joko Widodo mengaku tak mempermasalahkan jika ketua DPR mendatang bukan dari partai pemenang pileg yakni PDIP.

Sekalipun, ada kemungkinan para anggota dewan yang mayoritas berasal dari Koalisi Merah Putih dapat menjegal program-program pemerintah. Jokowi mengaku optimistis pemerintah tetap bisa menjalankan program-programnya.

"Apanya yang mau diganggu? Itu urusan legislatif," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Senin (29/9).

Jokowi kemudian bercerita mengenai pengalamannya menjalankan pemerintah di Jakarta. Menurut Jokowi, pemerintah tetap bisa menjalankan semua programnya meski komposisi partai pendukung di DPRD hanya 11 persen.

"Kamu lihat ada masalah enggak? Paling (pengesahan APBD) terlambat sehari atau dua hari. Paling agak ramai-ramai sedikit. Tapi ada masalah tidak?," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Seperti diketahui, jabatan ketua DPR kini tak lagi milik partai pemenang Pileg. Hal ini menyusul adanya Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut diatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket. Artinya, partai dengan suara terbanyak dalam Pileg tidak otomatis mendapat jabatan pimpinan DPR.

UU tersebut pun digugat oleh PDIP ke MK. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri tersebut menilai, pemberlakuan aturan pemilihan pimpinan DPR dalam UU MD3 telah merugikan hak konstitusional PDIP sebagai partai pemenang Pileg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika