REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya mengatakan terpilihnya pimpinan DPR dari anggota koalisi merah putih membuktikan bahwa hak suara anggota DPR telah dimatikan dengan adanya kesepakatan koalisi dan fraksi. Ia menambahkan, pada sebelumnya anggota DPR dapat memiliki suara yang berbeda dengan fraksi. Hal ini akan membuat oligarki parpol terbangun dan parlemen akan dikuasai oleh koalisi partai yang dominan.

"Dengan adanya hal ini maka eksekutif akan tersandera, dan ini akan cukup menyeramkan," ujar Yunarto Wijaya saat dihubungi Republika Kamis (2/10).

Ia menjelasakan, secara logika matematika porsi koalisi merah putih jauh lebih unggul dari kubu Jokowi. Sehingga tidak menutup kemungkinan eksekutif di daerah juga akan dikuasai oleh koalisi merah putih. Hal ini akan berdampak pada posisi Jokowi menjadi tersandera dan akan menimbulkan deadlock pada saat pengambilan kebijakan.

Ia menambahkan, posisi pimpinan DPR hanyalah sebuah simbol. Sehingga hal yang perlu dikhwatirkan yaitu posisi di alat kelengkapan DPR. Seperti ketua komisi, banggar, panja yang tentunya lebih memiliki pengaruh untuk penentu suatu kebijakan.

"Manuver koalisi merah putih selanjutnya menduduki posisi di alat kelengkapan DPR dan ini justru yang harus lebih dikhwatirkan kubu Jokowi, karena penentu kebijakan dan anggaran ada disini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika