REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Muhammad Akbar Wijaya
Sidang Paripurna I DPR RI 2014-2019 dibuka pada Rabu (1/10) pukul 22.22. Ada dua agenda utama sidang yang akan dilangsungkan; pembacaan nama-nama pimpinan fraksi, pengajuan paket calon pimpinan DPR untuk kemudian dipilih secara langsung oleh anggota sidang.
Sidang baru berlangsung sekitar lima menit saat sejumlah interupsi datang menghampiri Popong Ontje Djundjunan. Ceu Popong, demikian awak media biasa memanggilnya, adalah anggota anggota DPR paling senior. Malam itu Ceu Popong mendapat kehormatan menjadi pimpinan DPR sementara sekaligus ketua sidang paripurna.
Interupsi datang dari Ketua Fraksi Nasdem, Viktor Laiskodat. Viktor menilai sidang paripurna tidak bisa dimulai karena Fraksi PDIP dan Fraksi PKB belum memenuhi quota mayoritas kehadiran. Padahal menurutnya pemilihan pimpinan DPR harus melibatkan seluruh fraksi di DPR.
"Apakah sidang ini pantas kita lanjutkan?" kata Viktor dengan nada berapi-api.
Memang dari 555 orang anggota DPR yang dilantik, hanya 185 orang yang belum menandatangani absensi kehadiran sidang paripurna. Sedangkan 370 orang anggota lainnya sudah hadir di ruang rapat. Popong akhirnya menskors jalannya sidang. PDIP dan PKB diberi waktu selama 30 menit untuk mengumpulkan anggotanya.
Waktu menunjukan pukul 23.15 WIB. Mayoritas anggota PDIP dan PKB sudah menghadiri ruang sidang paripurna. Hujan interupsi yang berasal dari PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura pun datang silih berganti begitu Ceu Popong mencabut skors.
Mereka mempersoalkan aturan tata tertib DPR dalam pemilihan pimpinan DPR. Mereka juga mempermasalahkan gaya kepemimpinan Ceu Popong yang dianggap tidak akomodatif terhadap berbagai interupsi.
Tapi Ceu Popong tak bisa digertak. Sidang berlanjut. Kini Ceu Popong meminta perwakilan setiap partai menyampaikan nama dan susunan pimpinan fraksinya.
"Silakan PDI Perjuangan yang pertama untuk maju, menyampaikan soal nama fraksi, ketua fraksi, dan jumlah anggota," pinta Ceu Popong.
Permintaan Ceu Popong tidak digubris. Tidak ada satu pun perwakilan PDIP yang menaiki podium paripurna meski tiga kali kesempatan sudah ditawarkan Ceu Popong. Sikap menolak menyampaikan nama fraksi dan jajaran pimpinan fraksi juga dilakukan PKB serta Hanura. Sedangkan sebanyak tujuh partai politik lain bersedia menyampaikan nama fraksi dan jajaran pimpinan mereka masing-masing.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) dipimpin Ade Komarudin. Fraksi Partai Demokrat (FPD) diketuai Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Fraksi Gerindra kembali menunjuk Achmad Muzani sebagai Ketua Fraksi. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) juga kembali diketuai Tjatur Sapto Edy. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) masih dipercayakan kepada Hidayat Nur Wahid. Sementara Fraksi PPP juga masih mempercayakan posisi ketua kepada Hasrul Azwar. Terakhir Partai Nasdem menunjuk Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi di DPR.
Sidang berlanjut ke agenda penyampaian fraksi-fraksi soal paket nama calon pimpinan DPR periode 2014-2019. Kali ini enam fraksi yang terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PPP kompak mengusung nama Setya Novanto dari Fraksi Golkar untuk posisi Ketua DPR, Fadli Zon dari Fraksi Gerindra untuk posisi Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat untuk posisi Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN untuk posisi Wakil Ketua DPR, dan Fahri Hamzah dari Fraksi PKS untuk posisi Wakil Ketua DPR. Kelima tersebut telah memenuhi syarat pengajuan paket calon pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
Empat fraksi lainnya yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura menolak menyampaikan nama calon pimpinan DPR. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan sidang (walkout) dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam sidang paripurna.
"Karena kediktatoran terhadap hasil sidang dengan ini PKB walkout," kata anggota Fraksi PKB, Daniel Johan di mimbar ruang sidang paripurna.
Partai Hanura menilai proses sidang paripurna tidak berlangsung demokratis. "Kami melihat tidak ada proses demokrasi," ujar perwakilan Fraksi Hanura.
PDIP yang juga enggan melanjutkan jalannya persidangan mengatakan tidak mau bertanggung jawab terhadap proses pemilihan pimpinan DPR. "Dengan ini kami walkout," kata Tjahjo Kumolo.
Popong menanggapi enteng aksi walkout fraksi-fraksi tersebut. Dia mengatakan setiap fraksi memilihak menentukan sikap politik.
"Silahkan atuh kalau mau walkout mangga..," ujarnya ringan.
Lantaran hanya ada satu paket calon pimpinan DPR, maka pemilihan berlangsung secara aklamasi. "Jadi dengan demikian Alhamdulillah. Para ketua dan wakil ketua terpilih sudah disampaikan," kata Popong.
Sebenarnya, gelagat pemilihan pimpinan DPR bakal dilakukan secara aklamasi sudah tampak sejak diakhirinya rapat konsultasi antarpimpinan partai politik yang digelar sebelum sidang paripurna.
Partai-partai pengusung Jokowi-JK yang dimotori PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura gagal mendapatkan kekuatan politik tambahan dari partai-partai di koalisi Merah Putih. Berbagai upaya untuk merayu PPP, Demokrat, dan PAN tidak membuahkan hasil.
"Paket dirapat konsultasi enam partai lawan empat partai tidak dimungkinkan, karena satu paket harus lima fraksi. Jadi ini satu konsekuensi," kata Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani.
Seorang sumber Republika di kubu Jokowi-JK mengatakan pihak PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, sengaja ingin menunda jalannya proses pemilihan pimpinan DPR. Dia mengatakan kubu Jokowi-JK berharap ada komunikasi baru yang lebih kuat antara Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Sumber tersebut mengatakan Megawati yang sedianya hanya mengutus Puan, Jokowi, dan Surya Paloh untuk berkomunikasi dengan SBY akhirnya bersedia menemui SBY. Pertemuan keduanya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (2/10) pagi.
Rencana pertemuan Megawati dan SBY memberi kekhawatiran di kalangan koalisi Merah Putih. Mereka tidak ingin konstelasi yang sudah terbangun dalal rapat konsultasi antarpartai kembali berantakan. Sebab, bukan tidak mungkin usai pertemuan antara Megawati dan SBY Partai Demokrat dan PAN menyeberang ke kubu Jokowi-JK dalam pemilihan calon pimpinan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika