REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Liberman mengkritik Swedia yang merencanakan untuk mengakui Palestina secara resmi. Itu setelah Perdana Menteri Swedia, Stefan Loefven menyatakan, Palestina memiliki "tuntutan yang sah untuk kedaulatan nasional".

Artinya, ia siap mengakui berdirinya negara Palestina. Loefven adalah pemimpin Partai Sosial Demokrat yang belum lama ini dilantik sebagai perdana menteri Swedia. Negara yang beribukota di Stockholm itu mengikuti jejak beberapa negara Eropa lainnya, termasuk Bulgaria, Siprus, Hungaria, Polandia dan Rumania, yang telah membuat deklarasi serupa.

Sebagai respon pernyataan Loefven, Kemenlu Israel memanggil duta besarnya di Swedia untuk membahas masalah tersebut. Liberman bereaksi keras agar Swedia berhati-hati dalam membuat pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina.

"Perdana Menteri Loefven perlu memahami bahwa tidak ada pernyataan atau langkah oleh pihak eksternal dapat menggantikan negosiasi langsung antara kedua pihak," kata Liberman dalam sebuah pernyataan yang diunggah di halaman Facebook-nya.

Dia melanjutkan, "Saya sudah menginstruksikan staf Kementerian Luar Negeri mengundang Duta Besar Swedia untuk Israel untuk menghelat diskusi," katanya, dilansir Sydney Morning Herald.

Kedutaan Swedia di Israel hari ini merilis sebuah pernyataan melalui surat teks kepada wartawan dimaksudkan untuk memperjelas komentar Loefven. "Konflik antara Israel dan Palestina hanya dapat diselesaikan melalui solusi dua-negara, Perdana Menteri mengatakan, negosiasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional," demikian pernyataan tertulis itu.

"Sebuah solusi dua negara membutuhkan saling pengakuan dan kemauan untuk hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, Swedia akan mengakui Negara Palestina, begitu kesimpulan Perdana Menteri (Stefan Loefven)."

Ikuti Whatsapp Channel Republika