REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019 lebih demokratis dibandingkan proses pemilihan pimpinan DPR 2014-2019.
"Pemilihan pimpinan MPR berjalan jauh lebih baik dari pada proses pemilihan pimpinan DPR, saya mengucapkan selamat kepada ketua dan pimpinan MPR yang baru," kata Hajriyanto dalam pesan Blackberry di Jakarta, Rabu (8/10).
Hajriyanto yang juga politisi Golkar itu menilai proses pemilihan pimpinan MPR berjalan dengan baik, demokratis, dan beradab. Selain itu menurut dia, komposisi pimpinan MPR periode 2014-2019 juga cukup baik dan representatif.
"Saya menilai komposisi pimpinan MPR periode 2014-2019 representatif," ujarnya.
Dia menjelaskan agenda MPR pertama yang rutin dilakukan adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014. Menurut dia, agenda itu bukan pekerjaan yang sulit karena sifatnya rutin setiap lima tahun.
"Agenda-agenda MPR yang lain lebih bersifat "standby" saja, karena MPR bersidang apabila terjadi dua krisis yaitu krisis konstitusi dan krisis kepemimpinan nasional," katanya.
Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014-2019 setelah terpilih melalui paket yang diajukan Koalisi Merah Putih dalam Sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10) dini hari.
Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, Paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara, satu suara lainnya abstain.
Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).
Sidang paripurna itu dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi oleh Ade Rezki Pratama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika