REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebijakan kedaulatan pangan akan menjadi kunci terwujudnya Indonesia Hebat. Pasalnya kedaulatan pangan tidak saja mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, namun juga memberi kesempatan kerja dan peluang berusaha yang baru, meningkatkan nilai tukar petani, serta mendorong dinamika pembangunan pedesaan.
''Pemerintahan Jokowi-JK selayaknya memprioritaskan kebijakan kedaulatan pangan,'' kata pakar pertanian Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Abubakar Karim. Dari kebijakan ini, setidaknya, bakal ada kecukupan pangan.
Kecukupan pangan sendiri disebut Abubakar menjadi elemen utama bagi terwujudnya Indonesia Hebat. ''Kecukupan pangan harus secara simultan didukung oleh jaminan kesehatan, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh penduduk minimal sekolah menengah dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat yang meningkat,'' kata Abubakar Karim.
Abubakar menilai berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dana besar hingga aneka subsidi juga telah digelontorkan kepada masyarakat. Namun belum ada dampak yang signifikan terhadap hal itu.
''Dari pengamatan saya, banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat akhirnya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,'' kata Abubakar yang juga ketua Bappeda Aceh ini. Abubakar menilai pengalihan terpaksa dilakukan, karena masyarakat memang membutuhkan pangan.
Karena itu Abubakar mengingatkan pemerintahan baru agar fokus pada kecukupan kebutuhan pangan masyakarat. ''Sesuai dengan konsep pembangunan dari pinggiran, mari kita kembangkan kecukupan pangan di desa-desa,'' kata Abubakar.
Memenuhi kebutuhan pangan idealnya dilakukan dari desa dan dikembangkan ke wilayah. Bila suatu wilayah kekurangan pangan, bisa diambil dari wilayah lain. Demikian pula dengan wilayah yang surplus pangan, bisa mendistribusikan ke wilayah terdekat yang membutuhkannya.
Bila kebutuhan pangan telah tercukupi, pemerintah bisa mengembangkan program jaminan kesehatan. ''Jaminan kesehatan sangat diperlukan untuk saat ini,'' kata Abubakar. Pemerintah disebutnya mampu mengkover premi untuk jaminan kesehatan.
Menurut Abubakar, Pemkot Aceh mengalokasikan dana hingga Rp 520 miliar untuk jaminan kesehatan rakyat Aceh (JKRA). Ada sekitar 3 juta warga yang masuk dalam program ini. Jaminan kesehatan berlaku untuk semua umur, semua penyakit dan semua rumah sakit.
''Tidak ada pembatasan, misalnya RS kelas tiga. Kalau perlu dirawat di Singapura atau Malaysia kita siapkan,'' kata Abubakar. Program yang berlangsung sejak tahun 2010 ini disebutnya berjalan dengan baik. Namun ketika jaminan kesehatan nasional diterapkan, pihaknya terpaksa merogoh kocek lebih besar,'' Kami harus membayar premi lebih besar,'' katanya.
Setrelah layanan kesehatan, baru difokuskan ke layanan pendidikan. ''Semua penduduk Aceh harus mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA. Ini komitmen pemerintah provinsi Aceh,'' kata Abubakar. Program ini disebutnya berjalan dengan baik, karena kebutuhan pangan telah terpenuhi dan ada jaminan kesehatan.
Selain wajib belajar hingga 12 tahun, pihaknya juga menyediakan dana untuk seluruh anak yatim piatu.'' Menjadi tugas sekolah melaporkan ke kami, siapa anak yatim piatu yang belum mendapatkan beasiswa,'' katanya. Aceh, kata Abubakar, juga menyediakan beasiswa untuk program s1, s2 dan s3 di luar negeri. ''Kami ingin rakyat Aceh cerdas,'' katanya.
Ia optimistis bila kebutuhan pangan tercukupi, masyarakat sehat, lalu mendapatkan pendidikan yang memadai, Indonesia akan semakin sejahtera. '' Indonesia hebat mudah diwujudkan. Namun jangan bicara indonesia hebat kalau kebutuhan pangan saja belum tercukupi,'' kata Abubakar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika