REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan akan menarik tujuh Kepolisian Daerah (Polda) untuk mengamankan pelantikan presiden terpilih, Jokowi pada tanggal 20 Oktober mendatang. Total diperkirakan akan ada 22 ribu personil keamanan yang diterjunkan.
"Ada, 7 polda yang kita geser kemari (Jakarta) untuk pengamanan dalam pelantikan presiden. Total seluruhnya kira-kira 22 ribu lebih," ujarnya kepada wartawan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kamis (9/10).
Selain itu, menurutnya, pekan depan presiden terpilih akan mengumpulkan Kapolda serta Kapolres di seluruh Indonesia. Pertemuan itu sekaligus akan diarahkan untuk terus mengamankan dan menjaga situasi keamanan khususnya diwilayah masing-masing jelang akhir tahun dan pelantikan presiden.
"Minggu depan itu sebenarnya kumpul oleh bapak presiden. Saya manfaatkan sekaligus," katanya.
Ia menambahkan terkait dengan setiap kebijakan politik akan berdampak pada pasar modal. Jika pasar modal begitu(turun, maka ekonomi terus melemah dan akan berpengaruh terhadap pengangguran. "Pengangguran berdampak pada sosial," katanya.
Menurutnya, begitu hebatnya dampak kebijakan politik itu terhadap ekonomi, sosial, keamanan dan sebagainya. Maka, polri harus mempunyai kemampuan intelijen yang jeli untuk terus memantau tiap dampak bukan hanya keputusan politik tapi keputusan pemerintah.
Bahkan, keputusan peradilan termasuk peradilan MK yang terkait dengan pilkada itu sangat luarbiasa.
Termasuk dengan adanya penolakan di Jakarta itu adalah keputusan politik yang dampaknya merupakan tugas polisi.
"Kalau kita tidak jeli dengan masalah-masalah tersebut kita akan tergadak," katanya.
Sutarman mengatakan jika pihaknya mampu memprediksi dampak-dampak tersebut dan mampu melakukan langkah dari awal baik langkah preventif maupun penegakan hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika