REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Kementerian Luar Negeri RI berharap ajang tahunan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) tetap berlanjut pada masa pemerintahan baru yang akan dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Selama ini idealnya BDF kan memang ajang tahunan. Kami berharap mudah-mudahan BDF ini dilanjutkan (pada masa pemerintahan yang baru) karena ini wahana yang bagus bagi diplomasi Indonesia. Ini suatu torehan yang bagus," kata Wakil Ketua Panitia BDF VII Duta Besar Wahid Supriyadi di Bali, Kamis.
Menurut Wahid, Bali Democracy Forum (BDF)--yang berlangsung sejak 2008 atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono--makin lama semakin diminati oleh berbagai negara, terbukti dengan peningkatan jumlah peserta forum setiap tahunnya, yang sekarang ini mencapai 85 negara.
Bahkan, kata dia, Forum Demokrasi Bali bukan hanya diikuti oleh negara-negara yang sudah menjalankan demokrasi, melainkan juga diikuti oleh negara yang sedang menuju proses demokrasi.
"Kita awalnya mengajak negara-negara di Asia-Pasifik. Namun, sekarang kepesertaannya ternyata cukup luas karena dari negara-negara Afrika juga datang," ujarnya.
Dengan adanya forum demokrasi tahunan tersebut, kata Wahid yang juga Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, telah menginspirasi beberapa negara untuk membuat peta demokrasi regional.
Forum Demokrasi Bali Ke-7 (BDF VII) ini akan dihadiri oleh 85 negara yang terdiri atas negara peserta dari kawasan Asia-Pasifik dan negara pengamat dari luar kawasan Asia-Pasifik, serta delapan organisasi internasional.
"Ada tiga kepala negara yang sudah pasti akan hadir, yaitu Presiden Filipina, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste," kata Wahid.
BDF VII akan diselenggarakan pada tanggal 10--11 Oktober 2014 di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Indonesia dengan tema "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century".
Dalam pertemuan dua hari itu, para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara akan membahas beberapa subtema, salah satunya mengenai tantangan pembangunan politik dan kemajuan sosial ekonomi, terutama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Selain itu, pertemuan BDF VII itu juga akan membahas upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Sebelumnya, pada BDF VI, pemerintah Indonesia telah memilih tema "Konsolidasi Demokrasi pada Masyarakat Majemuk". Tema tersebut dinilai relevan mengingat banyak negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan demokrasi yang belum mapan.
Forum Demokrasi Bali yang diprakarsai oleh Indonesia pada tahun 2008 merupakan forum regional tahunan yang bersifat inklusif dan terbuka untuk membahas perkembangan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika