REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mendorong terciptanya sentra-sentra perikanan percontohan. Pasalnya, sampai saat ini sentra perikanan tersebut belum tergali maksimal. Padahal, potensinya cukup besar.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, mengatakan, sekitar 1,2 juta hektare lahan tambak di Indonesia banyak yang iddle. Padahal, lahan tambak tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

"Karenanya, kedepan sentra-sentra perikanan itu harus mendapat perhatian. Termasuk dari pemerintah," ujar Yugi, Ahad (12/10).

Karena itu, lanjut Yugi, pihaknya ingin ada pembangunan di sentra-sentra produksi perikanan. Untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun kedepan, terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan. Seperti, dari pembenahan sentra produksi perikanan yang terintegrasi.

Integrasi tersebut, mulai dari kapal nelayan, cold storage termasuk prosesing unit sesuai dengan kebutuhan kelompok dan kampung nelayannya. Kemudian, mengarah ke permodalan. Perbankan dan asuransi harus bisa memberikan bantuan permodalan ke nelayan.

"Kami, dari Kadin siap jadi off taker," ujarnya.

Saat ini, pihaknya tengah memersiapkan sentra perikanan untuk percontohan cluster kampung nelayan yang lebih baik. Sasarannya, kampung nelayan yang ada di pantura, Jabar.

Ke depan, pihaknya juga akan  melakukan penguatan peran masyarakat. Yakni, hubungan antara dunia usaha, masyarakat, serta pemerintahan. Supaya, ada sinergitas mengenai upaya peningkatan nilai tambah di sektor ini.

"Penguatan logistik dan teknologi juga sangat dipentingkan," ujarnya.

Menurut Yugi, usulan dari Kadin ini sudah mendapat sinyalemen dari Presiden terpilih Jokowi. Presiden terpilih tersebut,  meminta Kadin membuat sentra perikanan percontohan yang business like.

Sementara itu, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru, mengatakan, nelayan Indonesia ini jumlahnya sekitar 36 juta. Dari jumlah tersebut, 21 juta di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan.

"Sampai saat ini, belum ada kebijakan pemerintah yang pro nelayan," ujarnya.

Termasuk soal pinjaman modal. Belum ada perbankan yang berani memberikan modal ke nelayan. Padahal, mereka itu meminjam modal dengan nilai kecil, antara Rp 5-10 juta.

Tetapi, lanjutnya, sampai saat ini perbankan tak ada yang berani memberi pinjaman tersebut. Akibatnya, mayoritas nelayan hidup dalam jeratan rentenir.

"Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga harus berani berikan kemudahan pinjaman bagi nelayan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika