REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengatakan hingga hari ini tidak ada satu pun anggota PPP yang mendapat undangan fit and proper test dari Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, sejauh yang ia fahami dalam melakukan fit and proper test Jokowi tidak berorientasi pada formalitas penilaian. Akan tetapi menurutnya, lebih kepada pembicaraan yang sifatnya lebih santai dan tidak formal.
"Karena belum ada satu pun tanda-tanda fit and proper test resmi akan digelar Jokowi," kata Romi, dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Ahad (12/10).
Sebagai formatur tunggal kabinet, katanya, Jokowi memiliki kewenangan untuk memilih menteri sesuai klasifikasi yang ia butuhkan. Sebelumnya, Kamis (9/10) lalu ia dan Emron Pangkapi bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, katanya, DPP partai dan Jokowi hanya berdiskusi lepas. DPP partai menurutnya, menyampaikan sejumlah agenda pokok persoalan kebangsaan kepada Jokowi.
Belum adanya undangan tersebut, terlebih karena PPP belum menentukan sikap koalisinya. Ia mengatakan, akan memusyawarahkan dalam muktamar ke VII nanti mengenai sikap tunggal PPP.
Adapun perbedaan pendapat dalam internal PPP, Romi mengatakan hal itu menunjukkan dinamika demokrasi dalam partai. Namun ketika selesai dalam muktamar, ia mengatakan akan ada satu keputusan.
"Apa keputusan itu, nanti kita lihat dalam muktamar," pungkasnya.