REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta petugas untuk menindak tegas kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) anarkis yang mengancam nyawa banyak orang menuai komentar dari berbagai pihak.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai pernyataan Ahok tersebut tidak tepat mengingat Indonesia merupakan negara hukum. "Penjahat atau ormas itu kan bagian negara kita sendiri, masa mau dibunuhin, terlalu emosional pernyataan itu," kata Bambang kepada Republika, Selasa (14/10).

Bambang mengatakan, dengan posisi sebagai pejabat tinggi di Ibu Kota, Ahok seharusnya tidak mengeluarkan suatu pernyataan yang menunjukkan rasa frustasi. Menggunakan cara kekerasan, lanjutnya, malah menyakitkan pihak-pihak tertentu dan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih liar.

Menurutnya, untuk melunakkan kelompok atau ormas yang sering berbuat ricuh, pemerintah harus bertindak tegas, konsisten, dan berdasarkan aturan. Pemerintah harus melihat permasalahan tersebut sebagai suatu hal yang kompleks dan tidak sekadar bisa diselesaikan dengan kekerasan.

Pemerintah pun, lanjut Bambang, harus melakukan dialog secara terus menerus dengan kelompok yang sering berbuat anarkis. Sebagai negara hukum dan demokrasi, pemerintah harus mengajak bicara dan mendengarkan masalah dan alasan kelompok tersebut.

"Tidak ada tawar menawar, itu bagus. Tapi kalau main tembak, main bunuh, negara apa ini, negara liar apa," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pernyataannya di acara Pelaksanaan Revitalisasi Kring Serse Jajaran Polda Metro Jaya, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10), Ahok meminta petugas tidak segan untuk menembak mati pelaku anarkis yang mengancam nyawa banyak orang.

"Ini tugas pemerintah kalau ada kelompok bertindak anarkis dan justru mengancam nyawa banyak orang, saya minta petugas untuk tindak tegas, bila perlu bunuh di tempat sekalipun ada kamera TV menyorot," kata Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika