REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungkapkan alasan penggabungan kementerian industri dan perdagangan. Karena kebijakan kedua instansi itu harus terintegrasi agar dapat sepenuhnya melayani masyarakat.

Deputi tim transisi, Hasto Kristiyanto mengatakan, contoh paling nyata adalah krisis yang dialami para petani tebu. Saat ini, satu kementerian ambil kebijakan untuk membuka keran impor. Sedangkan satu lagi ingin menaikan produksi petani.

"Padahal kalau digabung, kebijakan kementerian industri dan perdagangan bisa terintegrasi, tidak seperti ini," kata Hasto di kantor transisi, Rabu (15/10).

Kondisi itu, kata dia, menimbulkan konflik kepentingan yang menyebabkan para petani tebu mengalami krisis. Karenanya, peleburan kedua kementerian itu juga menjadi usulan tim transisi kepada Jokowi-JK. Namun, ia tak tahu keputusan akhirnya.

Hasto menambahkan, tak tahu seperti apa teknis Jokowi-JK dalam melakukan seleksi terhadap calon menteri yang ada. Sebab, intinya pemilihan menteri merupakan hak preogratif presiden. Karena itu ia menyerahkan seluruh proses tersebut kepada keduanya.

"Siapa orangnya, pasti Jokowi kenal. Namun bagaimana prosesnya, saya tidak tahu. Jokowi pasti cek, amati dan banyak bertanya mengenai figur yang akan mereka tunjuk. Saya yakin pemilihan menteri ini tidak main-main," ujar Wasekjen PDIP tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika