REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi buruh berharap calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa merealisasikan upah layak sebagaimana visi dan misi yang pernah mereka sampaikan saat kampanye Pemilu Presiden 2014.

"Saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara standar upah minimum di Indonesia dengan standar kebutuhan hidup layak," kata kuasa hukum organisasi buruh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Wirdan Fauzi di Jakarta, Kamis.

Wirdan mengatakan kesenjangan itu mengakibatkan para pekerja tidak dapat hidup layak dan memenuhi standar-standar tertentu dalam kehidupan mereka.

Apalagi, belum semua perusahaan di Indonesia patuh terhadap ketentuan upah minimum. Karena itu, Wirdan menilai pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat dan rutin untuk menegakkan pembayaran upah layak bagi para pekerja.