REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo meminta langsung kepada panglima TNI, Jenderal Moeldoko, untuk mengangkat kadispen AD, Brigjen TNI Andika Perkasa, menjadi Komandan Paspampres.
Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, angkat bicara terkait hal ini. Menurutnya, tidak ada politik transaksional dibalik pengangkatan menantu mantan kepala BIN itu menjadi Danpaspampres.
"Tidak Ada. Jajaran TNI pasti sudah melakukan pengecekan,” imbuhnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10). Menurutnya, kalau Andika cakap dan berkompeten maka pasti tidak ada masalah.
Tjahjo menyatakan penunjukkan Andika sebagai Danpaspampres dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur tetap TNI. Sehingga penunjukkannya tidak dilakukan sembarangan karena akan mewakili wajah TNI.
Pihaknya membantah apabila dikatakan penunjukkan Brigjen Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres merupakan buntut dari kedekatan Jokowi dengan mantan Hendropriyono. "TNI pasti akan memberikan yang terbaik," katanya.
Jokowi selaku presiden memiliki hak untuk meminta siapa yang akan menjadi pengawalnya. Namun, dalam memilih tentunya Panglima TNI tidak akan menyalahi prosedur. Selain itu, Andika dianggap tepat dan layak untuk menjadi Danpaspampres.
Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan empat Perwira Tinggi TNI.
Brigjen TNI Andika Perkasa dari Kadispenad menjadi Danpaspampres. Laksda TNI Suyitno dari Koorsahli Kasal menjadi Staf Khusus Kasal, Laksda TNI A. Taufiqoerrochman dari Gubernur AAL menjadi Koorsahli Kasal, dan Brigjen TNI (Mar) Guntur Irianto Ciptolelono dari Wadan Paspampres menjadi Gubernur AAL.
