REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdalla masuk daftar hitam imigrasi Malaysia. Lantaran terkena cegah dan tangkal (cekal) ia tidak bisa menghadiri diskusi di Bukit Damansara pada Sabtu (18/10). Alasan pemerintah Malaysia melakukan pencekalan terhadap Ulil adalah statusnya sebagai penyebar paham Islam liberal serta pembela Ahmadiyah.

Merasa dituding tidak berdasar, salah satunya dari Dubes Malaysia untuk Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim, Ulil membela diri. "Jawaban saya atas tuduhan ngawur Dubes Malaysia itu: Saya bukan orang Ahmadiyah. Tetapi saya membela hak Ahmadiyah ada di Indonesia," katanya melalui akun Twitter, @ulil.

Menurut Ulil, warga Ahmadiyah layak dibela dan memiliki kesetaraan dengan masyarakat lainnya. "Sebagai warga negara Indonesia, jamaah Ahmadiyah berhak tinggal di Indonesia dan menikmati hak-hak warganegaran dijamin konstitusi." (Baca: Menteri: Ulil Mencoba Dikte Praktik Agama di Malaysia)

Dia membuat perbandingan, kalau ada yang mempermasalahkan Ahmadiyah, mengapa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak digugat. "Kalau HTI yang mau menghapuskan negara Indonesia dan digantikan negara khilafah saja boleh ada di Indonesia, apalagi Ahmadiyah."

Karena itu, ia merasa kesal atas tuduhan tanpa bukti yang dilakukan pemerintah Malaysia. "My response to stupid accusation by Malaysian ambassador: I am not member of Ahmadiyah. I am member of Nahdlatul Ulama. I follow Gus Dur (Tanggapan saya untuk tuduhan bodoh oleh Duta Besar Malaysia: Saya bukan anggota Ahmadiyah. Saya anggota dari Nahdlatul Ulama. Saya mengikuti Gus Dur)," ujar Ulil.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika