REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asuransi syariah belum bisa memberikan pendapat apakah adanya komite khusus ekonomi syariah di Indonesia merupakan model yang tepat. Namun, asuransi syariah meminta pemerintah melakukan tindakan nyata merumuskan kebijakan yang berpihak pada bisnis syariah.

Head of Syariah PT Sun Life Financial Indonesia, Srikandi Utami mengaku belum bisa memberikan opini apakah pembentukan komite khusus ekonomi syariah di Indonesia merupakan model yang tepat. Ia belum bisa memutuskan antara apakah membuat komite khusus adalah model yang cocok diterapkan atau memaksimalkan asosiasi-asosiasi yang telah ada dan kemudian dikoordinasikan dibawah pemerintah.

“Yang jelas dibutuhkan tindakan nyata pemerintah yang berpihak ke bisnis syariah apapun bentuknya maupun modelnya,” ujar Srikandi kepada Republika, di Jakarta, Kamis (16/10). Memang, kata dia, pemerintah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan non bank (IKNB) sudah berupaya menangani ekonomi syariah.

Namun, ia meminta dibutuhkan usaha ekstra pemerintah untuk lebih menggalakkan gerakan ekonomi syariah ini. Apalagi, ia mengaku pernah berkunjung ke Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) yaitu komite yang khusus menangani keuangan syariah di negeri jiran itu.

Diakuinya, MIFC memiliki gedung yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Artinya, kata dia, pemerintah Malaysia memperhatikan ekonomi syariah dan mau membuat khusus wadah pengembangan bisnis syariah.

“Untuk itu, pemerintah diharapkan jangan menyia-nyiakan potensi yang telah dimiliki,” ujarnya. Potensi itu diantaranya seperti jumlah masyarakat yang banyak, jumlah Muslimnya besar.

Selain itu, jumlah penduduk yg naik dari level bawah ke tingkat menengah juga meningkat sehingga kesejahteraan meningkat dan adanya daya beli. Selain itu, jumlah usia produktif cukup tinggi dan akan menggunakan jasa keuangan syariah juga menjadi potensi ekonomi syariah Indonesia.

Artinya, kata Srikandi, dari sisi jumlah maka ekonomi syariah perlu dikembangkan. Ekonomi syariah juga mengandung unsur keadilan, transparansi, jujur, dan penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Apalagi, kata dia, usaha seperti koperasi syariah, Baitul Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) mampu menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil atau di daerah terpelosok.

Untuk itu, ia meminta pemerintahan presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo nanti fokus pada pengembangan bisnis syariah. Apalagi, banyak orang pintar di ekonomi, sehingga ekonomi syariah perlu dimaksimalkan.

“Sehingga ketika kebijakan pemerintah nyata berpihak pada ekonomi syariah efeknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak diberdayakan, maka kita yang rugi waktu dan masa depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setiadi mengatakan, usulan pembentukan komite khusus ekonomi syariah itu sebenarnya berasal dari beberapa konsultan. “Pemerintah diminta untuk membentuk komite khusus yang menangani ekonomi syariah, sama seperti negara-negara lain yang sebelumnya telah membentuk komite ini,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika