REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Muktamar VIII PPP versi kubu Romahurmuziy (Romi) dkk resmi ditutup dan menetapkan Romi sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi. Dalam pernyataan politik hasil muktamar, PPP menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah.

Romi membantah jika sikap tersebut dinilai untuk mengincar jabatan di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Dia mengklaim, PPP tidak akan memaksakan kader untuk duduk menjadi menteri. “Menteri itu hak prerogratif presiden,” katanya usai penutupan muktamar di Surabaya, Jumat (17/10).

Dia mengaku belum ada kader dari PPP yang dipanggil Jokowi untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan menjadi menteri. “Sampai saat ini belum ada permintaan khusus dari Pak Jokowi yang kami terima,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini salah satu kader PPP, Lukmah Hakim Saifuddin, masih berada di kursi pemerintahan sebagai Menteri Agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika