REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Esthi Maharani

Lucunya, dalam pertemuan tertutup itu Presiden SBY terpaksa harus lebih banyak bicara dan menjelaskan tentang kondisi Indonesia selama 10 tahun terakhir dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Jokowi lebih banyak diam dan mendengarkan. Tak banyak kalimat yang keluar dari mulutnya.

Jokowi hanya punya dua agenda besar yang dibawa dari Jakarta ke hadapan Presiden SBY. Agenda itu adalah membahas RAPBN 2015 dan nasib subsidi BBM. Lebih rinci lagi, Jokowi meminta Presiden SBY menaikan harga BBM.

Jika menilik beberapa hari sebelum pertemuan itu digelar, Jokowi memang secara spesifik meminta agar pemerintahan SBY menaikan harga BBM meski sisa masa bakti tinggal beberapa bulan. Ia menginginkan adanya pembagian beban social di dua pemerintahan.

"Lebih baik kalau beban itu ada yang diambil oleh pemerintah sekarang. Kalau memungkinkan ini tentu saja mengurangi beban kita ke depan," kata Jokowi pada  20 Agustus 2014.

Namun, permintaaan itu ditolak.  Alasannya bukan sekadar kalkulasi ekonomi semata. Presiden SBY sudah menegaskan jauh-jauh hari agar kebijakan pemerintahan tidak diusik apalagi didikte pandangan dari pemerintahan baru, termasuk urusan subsidi dan menaikan harga BBM.

Menurutnya, segala sesuatu yang dilaksanakan pemerintahannya masih menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, ia menolak jika kebijakannya dintervensi, dicampuri atau sekadar dikonsultasikan dengan pihak luar, apalagi oleh pemerintahan baru yang belum secara resmi dilantik. Ia juga terganggu jika kebijakan yang diambilnya malah disalahkan dan dikritik oleh pemerintahan tersebut.

“Kalau ditanya setelah ada presiden terpilih maka segala sesuatu yang dilaksanakan pemerintahan ini misalnya, kebijakan harus dilakukan bersama atau dikonsultasikan, tidak seperti itu dalam UU kita,” katanya 7 Agustus lalu.

(bersambung)

Ikuti Whatsapp Channel Republika