REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum dan politik universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga menilai komposisi dan nama menteri kabinet presiden terpilih Joko Widodo yang telah beredar di media tidak mencerminkan upaya rekonsiliasi nasional.

"Jika benar nama-nama menteri yang akan diumumkan Jokowi setelah pelantikannya sebagai Presiden 2014-2019, maka upaya rekonsiliasi dan rujuk nasional yang dirintisnya, bakal tidak berlanjut," katanya di Kupang, Ahad.

Ia mengatakan nama-nama calon menteri yang beredar saat ini sama sekali tidak mengakomodasi wakil dari pratai politik yang sudah digadang-gadang bakal mendukung atau masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Misalnya, kata mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu, Partai Golkar, dan Partai Demokrat serta Partai Amanat Nasional yang telah memberi signal akan bergabung dengan pemerintahan yang berkuasa agar lebih efektif membangun bangsa dan Tanah Air.

Kecuali, kata Dosen Hukum Tata Negara itu PPP yang sempat kebagian jatah menteri dalam Kabinet Jokowi yang pindah dari KMP setelah tidak kebagian pimpinan dewan dalam pembagian kursi Legislalatif Pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika