REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengatakan alat kelengkapan DPR tidak akan terbentuk jika Koalisi Merah Putih (KMP) tidak mau duduk bareng dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Hal ini, menurut Romy karena sidang paripurna DPR tidak akan sah karena tidak kuorum jika KMP memaksakan sistem paket. Menurutnya jumlah kursi di DPR antara pendukung pemerintah dan KMP sama kuat 5:5.

"PPP kemudian bersama dengan KIH, kemudian Demokrat tetap bersama dengan KMP, dan tidak akan duduk bersama berunding, maka dipastikan tidak akan tercipta satu paket. Karena satu sama lain tidak ada yang satu kuorum, karena jumlah fraksinya lima dan lima," kata Romy seusai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, di gedung MPR, Senin (20/10). Karenanya, lanjut Romy, hal itu mengharuskan KMP dan KIH duduk berunding.

Menurutnya, bagi PPP sendiri, baiknya pada level pimpinan ada alat kelengkapan dan tidak ada lagi KIH dan KMP. Melainkan yang ada adalah seluruh fraksi-fraksi hasil Pemilu 2014. "Yang pasti sudah saya sampaikan hasil Muktamar PPP di Surabaya, PPP secara resmi memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi-JK," imbuhnya.

Dengan komisi yang ada sekarang dengan posisi 5:5 tidak akan bisa terpenuhi kuorum. Sebab, kondisi pasal 251 dalam tata tertib DPR mengharuskan adanya kuorum fraksi yang artinya enam.

Kalau PPP tetap ada di KMP maka pembentukan alat kelengkapan DPR bisa dilakukan tanpa kehadiran KIH. Tapi dengan PPP yang bergeser ke KIH maka hal itu tidak bisa dilakukan.

Demi kemaslahatan bersama, PPP meminta seluruh fraksi duduk bersama untuk bermusyawarah. "PPP ingin membawa atmosfer kesejukan dalam politik nasional, dengan meminta seluruh fraksi untuk duduk bersama menyelesaikan dan membagi alat kelengkapan secara proporsional, tentunya ini yang kita harapkan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika