REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Curruption Watch (ICW), Donald Fariz mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mau menelaah lebih dalam nama-nama calon menteri yang sudah ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Untuk itu, Donald berharap agar Jokowi menunda pengumunan nama-nama menteri yang akan menjabat di kabinetnya. Menurut Donald, Jokowi punya waktu 14 hari untuk mendalami sosok calon mentri sejak ia dilantik pada Senin (20/10) kemarin, sesuai dengan Pasal 16 UU Kementrian Negara Nomor 39 Thn 2008.
Donald mengapresiasi langkah Jokowi yang melibatkan KPK dan PPATK dalan seleksi calon menteri. Menurut Donald ini sebuah langkah positif bagi seorang presiden mengatasi ketidakmampuannya dalam menelaah catatan-catatan pribadi calon menterinya.
"Jokowi pasti tidak tahu catatan transaksi keuangan calon-calon menterinya. Jokowi tentu tak tahu calon menterinya ada dalam penyelidikan di KPK. Untuk itu, ia (Jokowi) butuh waktu dan tidak perlu buru-buru umumkan nama menterinya," ujar Donald saat dijumpai di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, Selasa (21/10).
Bila ada nama-nama calon menteri Jokowi hasil penelusuran KPK dan PPATK terindikasi punya catatan hitam, menurut Donald akan jadi masalah bagi Jokowi bila mantan Wali Kota Solo itu tetap memasukkannya ke dalam kabinet.
Justru hal ini diprediksi Donald akan menjadi kritik pertama yang akan diterima Jokowi dari publik.
Meski ICW mengingatkan Jokowi agar waspada terhadap calon-calon menteri yang terindikasi korupsi, Donald menolak menyebutkan nama-nama siapa saja yang punya catatan buruk di KPK. Namun Donald meyakini catatan yang dimiliki ICW tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki KPK.
"Kita (ICW) juga punya catatan. Tapi saat ini kita belum bisa sebut nama, karena nama-nama yang beredar masih simpang siur di media-media. Jokowi sendiri belum sebutkan bocoran-bocoran nama," ujar Donald.
Ikuti Whatsapp Channel Republika