REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem Electronic Voting dalam pelaksanaan Pemilu kedepan. Kisruh pemilu (electoral dispute) yang terjadi selama ini setidaknya dapat diminimalisir dengan eVoting. Sistem ini berupa pemungutan suara dengan menggunakan teknologi informasi.

Direktur Eksekutif Indexpolitica, Denny Charter, menyatakan sistem ini bisa menjadi solusi untuk memberikan pemilu yang berkualitas dan berbiaya murah.‎ ‎ Masalah utama dalam Pemilu adalah kecurangan-kecurangan klasik yang disebabkan oleh kacaunya penyusunan data Pemilih ditambah dengan Proses Pemungutan dan Penghitungan suara yang sulit diawasi dengan benar.

‎ "EVoting sangat memungkinkan untuk di implementasi," jelas Denny.

Alasannya, Indonesia sudah memiliki Infrastruktur yang cukup memadai. Kekurangan-kekurangan kecil dapat dilengkapi dan bukan hal yang sulit bagi pemerintah. Asalkan ada kemauan, program ini pasti terealisasi dengan maksimal.‎ "Kita sudah mempunyai eKTP dimana didalamnya sudah tertanam chip NFC (Near Field Communication), sayang sekali kalau eKTP yang canggih dan berbiaya mahal ini tidak di optimalkan fungsinya dalam pelaksanaan Pemilu," papar Deny.‎

Dengan eKTP tersebut seharusnya Data Ganda pemilu sudah bisa teratasi. Selain data ganda, modus kecurangan juga akan berkurang, karena data vote masyarakat akan langsung masuk kepusat tabulasi nasional. Untuk itu KPU harus memiliki sistem IT yang handal dan tentunya dengan melibatkan masyarakat dan swasta. "Bayangkan betapa efektif dan efisiennya sistem eVoting ini jika di implementasikan," ujar Denny. 

Pemerintahan baru Jokowi JK harus berani mengambil kebijakan ini. Memang tidak bisa serta merta, sistem harus diuji secara teknis, disosialisasikan kepada masyarakat termasuk menyiapkan kerangka hukumnya‎.

Ikuti Whatsapp Channel Republika