REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintah Libya yang diakui secara internasional Selasa (21/10) menyerukan kampanye pembangkangan sipil di Tripoli sampai pasukannya merebut kembali ibu kota yang dikuasai oleh para milisi.

Kabinet Perdana Menteri Abdullah al-Thani mengatakan pada laman Facebook-nya bahwa pihaknya telah memerintahkan angkatan bersenjata Libya "untuk maju ke Tripoli untuk membebaskannya dan lembaga-lembaga negara dari cengkeraman kelompok-kelompok bersenjata."

Namun pemerintah mendesak warga untuk meluncurkan "kampanye pembangkangan sipil sampai kedatangan tentara".

Dalam satu wawancara dengan AFP Sabtu, Thani mengatakan pasukan militer di negara yang bergolak itu telah bersatu untuk mencoba merebut kembali Tripoli dan kota kedua Benghazi dari tangan milisi Islam.

Sejak revolusi 2011 yang menggulingkan pemimpin lama Moammar Kadhafi, pemerintah sementara telah gagal untuk membangun kembali tentara reguler dan harus bergantung pada milisi-milisi yang didukung negara.

Mantan pemberontak yang berperang melawan Kadhafi telah membentuk milisi kuat dan menguasai sebagian besar Libya yang dilanda kekacauan selama tiga lalu.

Pemerintah Thani dan parlemen terpilih pada Juni telah berlindung di negara bagian timur untuk melarikan diri ke Fajr Libya, satu koalisi milisi yang merampas Tripoli pada akhir Agustus dan telah mendirikan pemerintahan tandingan.

Para komandan Fajr Libya mengatakan mereka bukan dari kubu Islam melainkan "revolusioner" yang bekerja untuk "memperbaiki proses revolusioner".

Ikuti Whatsapp Channel Republika