REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin mahasiswa dan pemerintah Hong Kong menggelar pembicaraan, Selasa (21/10). Namun, kedua pihak belum mencapai kata sepakat.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying mengatakan kepada wartawan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat memilih kandidat dalam pemilihan umum langsung pada 2017. Dia menambahkan masih ada beberapa hal yang bisa dibicarakan mengenai pembentukan komite pemilihan yang beranggotakan 1.200 orang.

Leung mengatakan perubahan seperti itu bisa dibahas dalam pertemuan tahap kedua beberapa bulan ke depan.

"Bagaimana kita memilih 1.200 anggota agar keterwakilannya lebih luas, bisa dibicarakan. Ada ruang untuk membuat komite pemilihan lebih demokratis, dan ini salah satu hal yang sangat ingin kami bicarakan, bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga masyarakat secara keseluruhan," ujar dia, Rabu (22/10).

Tidak lama setelah Leung berbicara kepada //Associated Press// dan tiga kantor berita lain, pejabat tinggi pemerintah memulai pembicaraan dengan mahasiswa yang disiarkan langsung di televisi.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Hong Kong Federation of Students Alex Chow mengatakan keputusan Cina melakukan pemilihan sipil Agustus lalu dan pembentukan komite pemilihan telah mengebiri hak rakyat Hong Kong.

Chow dan empat pemimpin mahasiswa lainnya mengenakan kaus hitam bertuliskan "Freedom Now!" Kelimanya duduk berhadapan dengan lima pejabat senior pemerintah yang mengenakan setelan berwarna gelap. Mereka duduk di meja berbentuk huruf U.

"Kami tidak ingin pemimpin dipilih pemerintah," ujar Chow.

Pemerintah tetap bersikeras konstitusi Hong Kong tidak bisa diamandemen untuk mengakomodasi tuntutan demonstran. Pemerintah menambahkan banyak pula masyarakat yang tidak sependapat dengan mahasiswa.

"Kami harap kalian memahami ada banyak orang yang tidak tinggal di Mong Kok dan Admiralty. Banyak orang di rumah yang tidak menginginkan pemilihan oleh rakyat," kata Menteri Kehakiman Rimsky Yuen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika