REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP), Tantowi Yahya mengungkapkan penyebab alotnya mencari titik temu antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (akd). Menurutnya KIH ingin mendapatkan jatah pimpinan komisi dan akd, sedangkan KMP sudah memfinalkan pembagian jatah tersebut di internal mereka.

"KIH ingin beberapa pimpinan komisi. Padahal kami sudah menyelesaikan beberapa paket," kata Tantowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10).

Tantowi mengatakan permintaan KIH tidak beralasan. Sebab apabila permintaan tersebut dikabulkan itu artinya KMP mesti merobak ulang struktur paket yang telah mereka rancang. Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar ini menyatakan pembentukan paket untuk mendapat posisi pimpinan komisi dan akd telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR. Pembentukan paket tidak hanya menjadi milih KMP tapi KIH juga bisa melakukan.

Tantowi menyarankan agar KIH meningkatkan kualitas lobi mereka agar paket yang mereka ajukan bisa memenangkan pemilihan pimpinan komisi dan akd. "KIH juga bisa membentuk paket. Tinggal bagaimana komunikasi politik mereka," katanya.

Sebelumnya, Selasa (21/10), sidang paripurna DPR hanya mengesahkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dari fraksi di KMP. Fraksi-fraksi yang mengajukan anggotanya terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS.

Sedangkan fraksi yang tergabung dalam KIH yakni Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasdem belum mau mengajukan nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Mereka beralasan masih menunggu kabinet pemerintahan Jokowi terbentuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika