REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis syari'ah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rencananya akan menyelenggarakan Muktamar VIII tanggal 30 Oktober mendatang. Muktamar yang digelar Majelis Syariah ini sesuai dengan arahan Mahkamah Partai, jika kubu Romi dan Suryadharma tak bisa menyelenggarakan muktamar bersama.

Wakil Ketua Umum PPP Achmad Dimyati Natakusumah mengajak semua pihak yang berseteru untuk islah. Muktamar oleh Majelis Syari'ah pada 30 Oktober dinilai merupakan waktu yang tepat untuk menyatukan perbedaan dalam tubuh partai berlambang Ka'bah itu.

"Mas Romi Cs ayo islah tanggal 30 Oktober. Kalau mau jadi ketua umum di sana," kata Dimyati di Jakarta, Rabu (22/10).

Menurutnya, muktamar yang diselenggarakan Majelis Syari'ah adalah jalan tengah agar PPP tidak pecah. Mbah Moen, kata dia, menginginkan PPP tetap utuh dan bisa bersama-sama membesarkan partai berlambang Ka'bah tersebut. "Saya yakin ulama ingin anak-anaknya bersatu," ujarnya.

Sebelumnya, Mbah Moen meminta kedua belah pihak untuk menghormati dan menaati keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Partai. Apapun yang diputuskan Mahkamah Partai, Keputusan tersebut berlaku mengikat di dalam partai. "Kita harus tunduk pada (keputusan) Mahkamah (Partai)," kata Mbah Moen, Selasa (2110).

Mbah Moen, mengimbau kedua pihak untuk islah demi kebaikan dan kemajuan partai. Dia juga mengatakan akan mengusahakan islah terhadap kedua kubu yang saat ini berseteru. Menurutnya, rekonsiliasi akan terus diusahakan untuk kebaikan partai berlambang Ka'bah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika