REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi menteri. Langkah ini dianggapnya sebagai langkah baru dalam proses pemilihan calon menteri.
"Jokowi membuat cara baru seluruh calon menteri diserahkan ke KPK. Kemuadin delapan orang ditolak KPK," kata Martin Hutabarat kepada Republika Online (ROL), Kamis (23/10)..
Untuk ke depannya, menurut dia, langkah ini bisa diterapkan dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur hingga bupati. Hal ini agar upaya untuk pemberantasan korupsi segera terwujud
Hal serupa juga disampaikan politisi partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurut Ruhut sebaiknya untuk anggota DPR dan pimpinan DPR, MPR, maupun DPD juga harus ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK. "Kita beri nilai 100 untuk langkah Jokowi yang melibatkan KPK. Masyarakat dan LSM juga harus mendorong KPK agar menyelidiki rekam jejak anggota DPR," kata Ruhut
Ikuti Whatsapp Channel Republika