REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak keberatan yang diajukan oleh Rievan Avrian yang merupakan anak dari mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarif Hasan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan VideoTron di Kementerian KUKM.
"Mengadili, menolak nota keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa dan menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata ketua majelis hakim Nani Indrawati dalam sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/10).
Dalam pertimbangannya, hakim menjawab keberatan Rievan yaitu menyatakan bahwa perkaranya adalah perkara perdata. Selanjutnya terkait keberatan yang dikemukakan penasihat hukum Rievan bahwa kerugian negara yang dihasilkan oleh Rievan mencapai Rp 5,392 miliar sedangkan jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan Hendra Saputra yang merupakan "office boy" di kantor Rievan, nilai kerugian negara tercatat Rp4,78 miliar, padahal keduanya dituntut melakukan kejahatan bersama-sama, hakim juga menolak keberatan tersebut.
"Menimbang keberatan yang pada intinya penyebutan jumlah kerugian negara berbeda pada dakwaan yang penuntutannya terpisah namun dilakukan secara bersama-sama, menurut majelis hakim tidak menyebabkan dakwaan penuntut umum menjadi tidak cermat dan tidak jelas sebab mengenai berapa kerugian negara secara nyata masih harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga keberatan tim penasihat hukum harus ditolak," kata hakim Nani.
Dalam perkara ini Rievan didakwa melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara dalam pekerjaan videotron karena tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak, misalnya pemasangan LED Display Video Tron tidak sesuai gambar perencanaan, ukuran video tron dibuat dua kali lebih besar dari yang seharusnya 8 x 16 meter persegi menjadi 8 x 32 meter persegi, struktur baja yang tidak sesuai gambar, tidak ada pemasangan genset dan sejumlah pekerjaan lain.
Pekerjaan itu dilakukan oleh PT Imaji Media yang direkturnya adalah Hendra Saputra yaitu "office boy" di kantor Rievan yaitu PT Rifuel, namun sesungguhnya Hendra tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak yaitu terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dan tidak dilakukan dengan cermat dan akurat.
Atas perbuatan tersebut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai kerugian negara mencapai Rp4,78 miliar ditambah perhitungan LED VideoTron oleh ahli teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung senilai Rp3,3 miliar namun sudah ada pengembalian kepada kas negara oleh PT Imaji Media senilai Rp2,69 miliar sehingga total kerugian negara adalah Rp5,39 miliar.
Rievan didakwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 b subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Terkait perkara ini hakim pengadilan Tipikor juga sudah memvonis Hendra Saputra selama satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan pada 27 Agustus 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika