REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesian Coruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan jika KPK memberi tanda pada delapan nama calon menteri Jokowi yang tidak direkomendasikan untuk dipilih menjadi menteri. Maka, ICW menambah tiga nama lagi sehingga total calon menteri yang tidak direkomendasikan ICW menjadi 11 orang.
"11 nama diragukan integritasnya. Kalau KPK menyebutkan delapan. Dari kita ada tiga nama baru," ujar Emerson Yuntho kepada Republika, Kamis (23/10).
Ia menambahkan, ICW tidak bisa menyebutkan secara rinci kesebelas nama tersebut. Namun, ia memastikan bahwa kesebelas nama tersebut sudah disampaikam secara informal ke tim Jokowi. Langkah ini ditempuh untuk mendorong agar terbentuknya pemerintahan yang bersih.
Ia juga mengatakan, penundaan pengumuman nama calon menteri Jokowi diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terpilihnya menteri-menteri yang bersih. Selain itu Jokowi juga harus mengedepankan kepentingan publik dan bukan kepentingan politik dalam proses penyeleksian calon menteri.
Sebelumnya, pada Rabu malam (22/10) Jokowi kembali menunda pengumuman nama menterinya karena alasan masih menunggu pertimbangan dari DPR, terkait surat nomenklatur kementerian yang dikirimkan. Awalnya Jokowi berencana untuk mengumumkan kabinet di Dermaga III Tanjung Priok.