REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap Presiden Joko Widodo tidak menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan karena cara pandang mengenai isu lingkungan bisa jadi terbatas pada persoalan kehutanan.
Lingkungan hidup berkaitan dengan berbagai sektor, sehingga cara pandang dan tindak kementeriannya tidak bisa dibatasi hanya pada persoalan kehutanan, kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abednego Tarigan di Jakarta, Kamis (23/10).
Apalagi kata dia, keputusan-keputusan kementerian yang digabung tersebut akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang menterinya
Menurut Abdenego, lebih baik Presiden mempertahankan dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjamin kementerian yang berfungsi sebagai pengendali pembangunan serta memastikan terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
"Kami mendorong DPR menolak dan mendesak presiden membatalkan rencana penggabungan kementerian tersebut," katanya.
Pemerintah berencana melakukan perampingan kabinet dengan menggabungkan dua kementerian menjadi satu, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.