REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengharapkan Pemerintahan Jokowi-JK bersikap tegas terhadap kelompok Islam radikal yang saat ini bermunculan.
"Negara kita sangat terbuka, liberal, sehingga lahirlah kelompok Islam yang radikal dan aneh. Ajarannya tertolak oleh umat Islam dan budaya Indonesia," kata Said di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/10).
Ia menjelaskan gerakan Islam ini misalnya gerakan Wahabi yang membawa aliran tidak sesuai dengan ajaran Islam Indonesia.
"Terus terang saja, Islam Wahabi. Islam yang anti-Maulid Nabi, antiziarah kubur, antiIsra Miraj. Itu ajaran aneh bagi umat muslim Indonesia," katanya.
Menurut ia, pemerintah Jokowi-JK sepatutnya bersikap lebih tegas terhadap gerakan kelompok tersebut terutama gerakan Wahabi karena kelompok itu telah berkembang di Indonesia.
"Gerakan ini dengan bebasnya menyebarkan ide-ide, ajaran-ajaran dengan membangun pasantren-pasantren, madrasah di Indonesia," tambahnya.
Ia menjelaskan Islam Wahabi itu bukan Islam Nusantara, karena menurut dia pengikut gerakan tersebut telah merusak tempat ibadah di sejumlah daerah di Indonesia.
"As-sunnah di Ceribon, alumninya ngebom Polresta Cirebon, ngebom Gereja Bethel di Solo. Islam seperti itu bukan Islam Nusantara," jelasnya.
Ia mengingatkan gerakan Wahabi yang berkembang di Indonesia tersebut perlu diwaspadai karena tujuan gerakan yang berasal dari Arab Saudi itu adalah ingin mengajarkan pemurnian Islam menurut ajaran mereka.
"Pemerintahan baru ini lebih tegas menyeleksi ormas-ormas di era terbuka ini. Walaupun mereka mengatasnamakan ingin membangun khilafah Islam," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika