REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rencana pembentukan Kementrian Koordinator Maritim dalam kabinet pesiden Joko Widodo mendapat tanggapan positif dari akademisi. Peneliti dari pusat kajian sumber daya pesisir dan kelautan IPB, Yon Vitner mengatakan jika wacana ini menjadi nyata, akan memaksimalkan semua potensi yang ada di laut untuk perkembangan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, sudah sejak lama, pihaknya (IPB) sudah mendorong agar sektor maritim, kelautan, dan perikanan berada dibawah satu payung koordinasi. Tepatnya sejak Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Rokhmin Dahuri pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004.
"Baru pada era presiden Jokowi ini, semangat masa lalu itu mengalir lagi," kata Vitner, saat dihubungi Republika, Jumat (24/10).
Vitner meyakini hal tersebut sebagi sebuah jalan keluar untuk mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi kelautan yang cukup banyak. Menurutnya, dari sektor sumber daya hayati, baik perikanan maupun non perikanan seperti bioteknologi, belum tergarap sama sekali.
Indonesia juga bisa mengoptimalkan sektor jasa yang terdiri dari transportasi dan pariwisata laut. Serta yang tidak kalah pentingnya,sektor energi seperti sumber daya mineral yang faktanya 60 persen berada di laut. Menurut Vitener, seandainya payung koordiansi ada dibawah satu kementrian koordinator, bisa terlihat kontribusi sektor kelautan, perikanan dan maritim terhadap ekonomi Indonesia.
Vitner menuturkan, pola pengembangan semua sektor diatas belum terasa optimal. Ia mencontohkan Belum ada pengembangan Bio energi dan Bio teknologi dari laut. Saat ini baru sektor-sektor umum seperti transportasi yang sudah dikembangkan. Kemudian jasa wisata baru berkembang pesat akhir-akhir ini. Perikanan baru pada posisi tangkap, budidayanya belum.
Sehingga, menurutnya, dari kenyataan yang dijelaskan diatas, akan tepat sekali kalau sektor kelautan, perikanan, dan maritim dalam arti yang luas tersebut, berada dibawah satu payung kemenko. Karena akan memberikan kontribusi nyatal terhadap ekonomi Indonesia.
