REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim Sistem Logistik Ikan Nasional yang sedang dibangun kementerian tersebut saling melengkapi dengan program Tol Laut milik Presiden Joko Widodo.
"Penerapan SLIN berjalan beriringan dengan konsep tol laut yang diusung Presiden Joko Widodo. SLIN melengkapi integrasi sistem logistik tol laut," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10).
Menurut Sjarief, SLIN mengakselerasi tol laut dalam memberikan solusi kelancaran barang, pengurangan waktu distribusi, dan pengurangan biaya logistik.
Tol laut, ujar dia, menjadi salah satu perwujudan konektivitas berbasis kelautan dengan menerapkan konsep sistem kebijakan transportasi jangka panjang.
"Ini mampu memberikan jaminan meningkatkan jumlah barang dan muatan (cargo flow), berkurang waktu distribusi secara signifikan, akses yang merata di seluruh wilayah, sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik," ucapnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, dalam melakukan "eksekusi" laut untuk jalan tol, membutuhkan langkah strategis.
"Eksekusi tol laut ini tentu akan menjadi isu yang strategis dari pemerintahan baru sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah-langkah yang strategis," kata Dwia di sela acara penandatanangan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak PT Pelindo IV di Makassar, Rabu (15/10).
Untuk mewujudkan hal itu, lanjut dia, harus melibatkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, BUMN maupun pihak swasta untuk saling mendukung, termasuk dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto mendukung gagasan tol laut yang diwacanakan Presiden RI Joko Widodo dalam upaya menyeimbangkan pemerataan pembangunan.
"Selama ini harus logistik di Indonesia berpusat di wilayah tertentu, Pak Jokowi sepertinya menginginkan adanya pemerataan sehingga tidak ada ketimpangan antara Indonesia di bagian barat dan Indonesia di bagian timur," katanya di sela seminar kepelabuhan di Bali, Jumat (17/10).
Ia mengatakan bahwa kurangnya konektivitas jalur logistik di Indonesia menyebabkan logistic performance index (LPI) tahun 2014 berada di peringkat 53 dunia di bawah Singapura (5), Malaysia (25), dan Thailand (35).
Meski demikian, kata dia, peringkat tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2010 Indonesia berada di peringkat 75 dunia dan pada tahun 2012 berada di peringkat 59.
"Artinya, peringkat logistik Indonesia terus meningkat. Ini yang harus kita tingkatkan terus pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika