REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Susunan kementerian dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang belum ditetapkan. Namun dalam surat yang dikirimkan Presiden Jokowi kepada DPR-RI, salah satunya menyebut adanya penggabungan antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

Lukman Purnomosidi, mantan Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) periode 2004-2007 mengatakan, ini sebenarnya bukan hal baru. Karena Kementerian PU pada tahun 2001-2004 bernama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dan berfungsi mengurus PU dan perumahan rakyat.

"Jadi harusnya tidak ada masalah," kata Lukman, Sabtu (25/10) di Jakarta.

Yang penting, kata dia, menemukan sosok yang tepat untuk memimpin pos tersebut. Definisi tepat disini adalah menempatkan orang yang mengerti dan memiliki pengalaman di dua bidang tersebut.

"Karena PU adalah kementerian sangat besar yang memiliki kompleksitas teknis yang tinggi," kata dia.

Bernardus Djonoputro, ketua umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) mengatakan hal serupa. Karena itu, katanya, wajar jika ada pandangan bahwa kementerian tersebut baiknya dipegang profesional yang merupakan birokrat karier.

"Tidak hanya pengalaman di birokrasi, namun memiliki kemampuan berinteraksi dengan dunia usaha atau komersial yang baik, agar bisa mendorong investasi infrastruktur dan perumahan," ujarnya.

Terkait munculnya nama mantan wakil menteri pekerjaan umum Hermanto Dardak, menurutnya memenuhi unsur tersebut. Hermanto saat menjabat di Kimpraswil, bertanggung jawab untuk unsur PU maupun perumahan.

"Dia investor-friendly, dan saat ini ia menjabat  presiden organisasi permukiman internasional yaitu EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Housing), sehingga kompetensi ke-PU-an maupun unsur perumahan sudah lengkap," katanya.