REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pengumuman Kabinet Trisakti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tak mengabaikan keterwakilan daerah dalam penyusunan kabinet.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Mohammad Effendy mengatakan, Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu telah dieksploitasi secara besar-besaran hingga menjadi penyumbang devisa yang sangat besar untuk pemerintah pusat.
"Lalu, apa yang disumbangkan pemerintah pusat untuk Kalimantan Selatan?" ujar Mohammad Effendy, Ahad (26/10). Sedangkan, kata dia, dalam susunan kabinet tidak memasukkan keterwakilan dari Kalimantan Selatan. Padahal,lanjut dia, pemerintah pusat telah dapatkan devisa sangat besar dari Kalsel.
Pihaknya tetap menghargai hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden RI dalam menentukan kabinetnya. Namun, kata Mohammad Effendy, Jokowi juga harus pertimbangkan keterwakilan daerah, dalam hal ini dari Kalimantan Selatan.
Menurut dia, jika pemerintah pusat tidak memperhatikan keterwakilan dari Kalimantan Selatan di kabinet, memunculkan kesan bahwa Kalimantan Selatan dianaktirikan. "Lebih dari itu, pengabaian keterwakilan dari Kalimantan Selatan di kabinet juga dikhawatirkan mengganggu hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," paparnya.
Bahkan, kata dia, apabila Jokowi mengabaikan keterwakilan dari Kalimantan Selatan di kabinet, muncul kesan bahwa tokoh dari Kalsel tidak mampu menduduki posisi sebagai menteri.
"Jangan dianggap masyarakat Kalimantan Selatan yang diam tidak akan bereaksi. Saya khawatir dengan mengabaikan keterwakilan Kalimantan Selatan di kabinet di masa datang akan timbulkan reaksi dari masyarakat Kalsel," tegasnya.
Ia mengingatkan, sepanjang sejarah Indonesia selalu ada perwakilan dari Kalsel yang duduk di kabinet. Menurut dia, ada banyak putra daerah berprestasi asal Kalsel yang layak menjadi menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika