REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dinilai telah melakukan ingkar janji kepada petani Indonesia. Penunjukkan Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian dianggap menjadi biang keladi permasalahan.

''Kami menolak keputusan Presiden Jokowi-JK beserta koalisi pendukungnya untuk menempatkan pemimpin petani, menteri pertanian dari kalangan pengusaha, politisi yang bukan dan tidak sesuai dengan keinginan petani,'' kata Said Abdullah, manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (26/10) malam.

Said mengatakan Amran memiliki latar belakang pengusaha di berbagai bidang. Diantaranya pertambangan, perkebunan sawit, tebu, distributir pestisidan dan rodentisida.

''Kami mengkhawatirkan nantinya muncul konflik kepentingan, terlebih dengan latarbelakang dan posisinya (Amran Sulaiman) sebagai pengusaha diberbagai bidang,'' kata dia.

Padahal, menurut Said, petani merupakan kelompok terbesar yang telah memilih Jokowi-JK pada saat pemilu presiden lalu. Sementara itu jika melihat kegagalan pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan hampir 10 tahun terakhir justru terjadi karena pembangunannya dilakukan dengan pendekatan pasar.

''Dengan hadirnya pemimpin yang berlatar belakang pengusaha ini kami khawatir akan memperberat jeratan pasar atau korporasi pada sendi kehidupan petani,'' ujarnya.

''Lalu dengan membuat keputusan penempatan menteri pertanian bukan dari wakil petani dan sesuai kriteria petani maka presiden sesungguhnya telah mengambil sikap memunggungi petani,'' sambung Said kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika