REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Citra Dano Putri, meminta kepada sejumlah menteri di Kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, segera menanggalkan predikat pengurus di partai politik (parpol).
"Presiden Jokowi memang merekrut hampir setengah anggota menteri merupakan representasi parpol, dan mereka itu duduk di beberapa jabatan strategis dewan pimpinan pusat partai," kata Citra, Senin (27/10).
Sesuai janji Jokowi, menteri dari profesional partai harus melepaskan jabatan politiknya. Sampai saat ini belum ada kabar mengenai status para menteri parpol tersebut.
Beberapa nama menteri dari profesional partai, sebut saja Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo serta fungsionaris lainnya Yasonna Laoly serta AAGN Puspayoga.
Ada lagi pengurus dari Partai Nasdem seperti Ferry Mursyidan Baldan, Tedjo Edhi Purjiatno dan Sitty Nurbaya, kemudian di PKB ada Marwan Jafar, Imam Nahrawi dan Hanif Dhakiri.
Sementara Partai Hanura diwakili oleh Saleh Husin dan Yuddi Chrisnandi serta PPP oleh Lukman Hakim Saefuddin.
"Menteri-menteri dari parpol harus tunjukkan kinerja secara profesional, serta cepat mengikuti agenda kerja dari Jokowi-JK," katanya.
Citra juga mengharapkan kepada pimpinan parpol pengusung Jokowi-JK di pemilu lalu, seperti PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem, untuk tidak merecoki tugas-tugas menteri dari perwakilan partai mereka, karena mereka bertugas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Jika intervensi politik masih akan terjadi, kepercayaan terhadap parpol serta Presiden Jokowi dan Wapres JK, akan luntur di tengah masyarakat. Ini akan menjadi masalah besar harus dihadapi pemerintahan lima tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika