Selasa 28 Oct 2014 12:28 WIB

Nasdem Minta Calon Jaksa Agung dan Kapolri Juga Diperiksa KPK

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Hazliansyah
  Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan dengan KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (23/10). (Republika/Wihdan)
Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan dengan KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (23/10). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nama calon Jaksa Agung dan calon Kapolri ke KPK dan PPATK. Jaksa Agung dan Kapolri terpilih harus dipastikan bersih dari persoalan hukum. 

"Setuju dong. Bukan hanya menteri, semua penyelenggara negara setingkat menteri dicek KPK dan PPATK," kata Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem, Rio Patrice Capella kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/10).

Bukan cuma calon Jaksa Agung dan Kapolri, Nasdem juga mengusulkan agar penetapan pejabat setingkat kementerian, eselon I di kementrian, serta direksi BUMN lebih dahulu diperiksa KPK dan PPATK. 

Dengan begitu, kata Rio pemerintahan Jokowi-JK benar-benar membuktikan komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. 

"(Pemeriksaan rekam jejak di KPK dan PPATK) jangan hanya berhenti pada menteri," ujarnya.

Rio juga berharap pada pemilihan kepala daerah juga lebih dahulu melalui seleksi KPK dan PPATK. Dia percaya berbagai upaya ini akan mengurangi berbagai preseden buruk kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. 

"Jangan ada lagi gubernur, walikota, bupati yang sudah dilantik dipinjam dari penjara. Atau maju bupati, wali kota dalam status sebagai tersangka," katanya. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement