REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi saat ini. Sehingga dapat menghindari segala konflik yang kemungkinan besar akan menganggu sistem birokrasi di parlemen.

Pengamat politik Heri Budianto mengatakan, PPP memang mesti menyelesaikan kisruh dualisme kepemimpinannya. Jika tidak, maka PPP akan sulit untuk melangkah lebih jauh dalam parlemen.

"Mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik di DPR," ungkap Heri, Rabu (29/10).

Menurutnya, pernyataan itu sebenarnya sudah lama muncul. Namun semakin menguat setelah kericuhan yang terjadi pada sidang parpurna kemarin, Selasa (28/10).

Saat itu, PPP yang menghadiri sidang paripurna telah menampilkan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan memiliki pendidikan yang tinggi.

"Baru kali ini rapat sidang paripurna ada yang membanting-banting meja," kata Heri. 

Menurutnya, sikap seperti itu tidak perlu dimunculkan apalagi dalam situasi yang penting seperti itu.

Malah, sikap yang terus ditampilkan oleh PPP selama ini, termasuk menjadi penyebab kekisruhan di sidang paripurna, membuat partai itu mendapat banyak kecaman. "Termasuk dikecam oleh pemilihnya saat pemilu lalu," jelas alumni UGM ini.

Heri menyarankan,agar PPP segera melakukan islah dalam menyelesaikan masalahnya. Jika mereka belum bisa mencari jalan keluar, PPP akan terus mengalami kerugian dalam parlemen.

"Mereka akan terus tersandera dengan masalah mereka sendiri," tambah Heri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika